Lensa Informasi – 22 Agustus 2026 | Dunia internasional kembali menyoroti ketidakadilan dalam kasus kematian pekerja bantuan kemanusiaan asal Australia, zomi frankcom, yang tewas dalam serangan drone Israel di Gaza pada April 2024. Setelah penyelidikan selama dua tahun, militer Israel (IDF) secara mengejutkan memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana terhadap personel yang terlibat, meskipun mengakui adanya ‘kegagalan serius’ dalam operasi tersebut. Keputusan ini memicu gelombang kemarahan besar dari pemerintah Australia dan keluarga korban.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, secara tegas melabeli hasil investigasi tersebut sebagai sebuah ‘penghinaan’ dan ‘kemarahan’. Albanese menyebut laporan dari pihak IDF tersebut seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada masalah yang perlu diperhatikan, sebuah sikap yang dianggap sangat tidak memadai bagi kematian warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.
Kematian zomi frankcom terjadi saat ia bersama enam rekan lainnya dari World Central Kitchen sedang mendistribusikan bantuan pangan ke wilayah Gaza yang dilanda perang. Konvoi tersebut dihantam oleh tiga serangan drone yang ditembakkan secara sengaja dalam kurun waktu empat menit, yang mengakibatkan seluruh anggota tim tewas di tempat.
Beberapa poin krusial yang menjadi pusat perdebatan dalam kasus ini meliputi:
- Ketidakjelasan Bukti: Keluarga korban menekankan bahwa masih ada bukti kunci yang hilang, terutama rekaman audio dari drone yang seharusnya bisa menjelaskan kronologi serangan secara transparan.
- Kegagalan Investigasi: Pemerintah Australia menyatakan tidak memiliki kepercayaan terhadap hasil investigasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Militer Israel karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab.
- Tuntutan Keadilan: Keluarga korban mendesak adanya investigasi independen yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan militer Israel.
Menanggapi ketegangan diplomatik yang meningkat, Duta Besar Israel untuk Australia, Hillel Newman, menunjukkan nada yang lebih lunak. Ia menyatakan bahwa Israel terbuka untuk mendiskusikan aspek hukum dan kemungkinan pemberian reparasi atau ganti rugi kepada keluarga zomi frankcom jika ada permintaan resmi yang diajukan. Hal ini dianggap sebagai upaya Israel untuk meredakan kemarahan pemerintah Australia.
Selain isu reparasi, mantan kepala pasukan pertahanan Australia, Mark Binskin, kemungkinan akan kembali ke Israel untuk menindaklanjuti investigasi awal terkait serangan fatal tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa transparansi tetap dijaga di tengah kebuntuan hukum yang terjadi.
Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Australia mendesak langkah yang lebih drastis. Mohamed Duar, juru bicara Amnesty International, menyarankan agar Australia menerapkan embargo senjata dua arah sebagai bentuk tekanan diplomatik terhadap tindakan yang mereka sebut sebagai pelanggaran berat di wilayah pendudukan. Bagi keluarga, kematian zomi frankcom bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah tragedi yang menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum yang nyata, bukan sekadar kompensasi finansial.
Kasus ini kini berada pada titik kritis di mana tekanan diplomatik antara Australia dan Israel akan menentukan apakah keadilan bagi para pekerja kemanusiaan dapat ditegakkan ataukah kasus ini akan berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memuaskan bagi keluarga korban.
Tinggalkan Balasan