Upah minimum yang masih kerap menjadi sorotan publik akhirnya diserukan oleh bos serikat pekerja Indonesia, yang menuduh kebijakan pemerintah mengenai perhitungan desil kesejahteraan tidak masuk akal dan berpotensi merugikan buruh. Kritik ini muncul setelah data upah minimum masuk ke dalam desil 6 hingga 10, kelompok yang umumnya dianggap mampu, memicu debat tentang keakuratan metode BPS dalam menentukan tingkat kesejahteraan.
Desil Kesejahteraan dan Perhitungan BPS
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai metode penghitungan desil kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tepat. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers pada Sabtu (29/8/2026), ketika Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa “ngawur” dan tidak seharusnya menggunakan desil sebagai indikator kesejahteraan pekerja. Ia menyoroti bahwa anggaran survei desil yang mencapai Rp 7 triliun, ditambah tambahan Rp 6 triliun kepada BPS, tidak menghasilkan gambaran nyata kondisi buruh. “Upah tiga juta masuk desil 10, desil 10 itu orang kaya,” ujarnya, menyoroti ketidakcocokan antara upah minimum dan kategori desil tertinggi.
Menurut KSPI, desil dihitung tidak hanya dari upah yang diterima pekerja, melainkan juga melibatkan variabel-variabel lain seperti kondisi fisik rumah (tembok atau kayu), kepemilikan kendaraan bermotor, serta pengeluaran per kapita. Dengan demikian, seorang buruh ber-UMR/UMK yang tinggal di rumah warisan keluarga besar dapat terdaftar dalam desil atas meskipun penghasilannya tidak mencerminkan tingkat kemakmuran yang sebenarnya. Iqbal menggunakan ilustrasi tentang lima bersaudara yang mewarisi satu rumah besar, meskipun penghasilan mereka berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 20 juta per bulan. “Apakah kami semua masuk desil 10 hanya karena rumahnya besar?” tanya Iqbal, menyoroti ketidakadilan dalam sistem penilaian.
Kritik Terhadap Metodologi BPS
Penggunaan variabel tambahan dalam perhitungan desil menimbulkan kritik tajam dari KSPI. Menurut serikat, faktor-faktor tersebut tidak sebanding dengan upah yang diterima, sehingga menciptakan ketidaksesuaian antara data resmi dan realitas kehidupan buruh. “Desil tidak seharusnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan dengan pendapatan pekerja,” tegas Iqbal. Ia menegaskan bahwa upah minimum yang masih berada di desil 6-10 menimbulkan kebingungan tentang sejauh mana pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Anggaran Survei Desil dan Dampaknya
Anggaran survei desil yang mencapai Rp 7 triliun, ditambah tambahan Rp 6 triliun, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. KSPI menilai bahwa alokasi dana tersebut tidak menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. “Anggaran ini tidak mencerminkan kondisi riil buruh,” kata Iqbal, menyoroti ketidaksesuaian antara dana yang dialokasikan dan hasil yang diperoleh. Kritik ini menambah tekanan pada pemerintah untuk meninjau kembali metodologi perhitungan desil dan memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya oleh semua pihak.
Dampak Kebijakan Desil terhadap Buruh
Desil yang tidak akurat dapat memiliki dampak signifikan pada kebijakan sosial dan ekonomi. Jika buruh terdaftar dalam desil atas, pemerintah dapat menganggap mereka sudah cukup mampu sehingga tidak memerlukan bantuan sosial tambahan. Sebaliknya, buruh yang terdaftar dalam desil bawah mungkin tidak mendapatkan akses ke program-program yang seharusnya membantu mereka. “Kebijakan ini tidak masuk akal dan membahayakan pekerja,” pernyataan KSPI menyoroti risiko bahwa buruh yang sebenarnya membutuhkan bantuan dapat terlewatkan.
Selain itu, ketidakakuratan data desil dapat mempengaruhi perencanaan anggaran dan kebijakan tenaga kerja. Jika data menunjukkan bahwa buruh berada dalam desil atas, pemerintah mungkin memutuskan untuk menurunkan upah minimum atau mengurangi program pelatihan. Hal ini dapat memperburuk kondisi pekerja yang sebenarnya berada di bawah garis kemiskinan. “Desil 10 itu orang kaya,” kata Iqbal, menekankan bahwa data yang salah dapat menyesatkan kebijakan publik dan menimbulkan ketidakadilan sosial.
Reaksi dan Tanggapan Pemerintah
Walaupun referensi tidak menyebutkan tanggapan langsung dari pemerintah, kritik KSPI menimbulkan tekanan pada instansi terkait untuk meninjau kembali metodologi perhitungan desil. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat mencerminkan realitas kesejahteraan buruh secara akurat. Jika tidak, kebijakan yang didasarkan pada data tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi pekerja.
Kesimpulan
Serikat pekerja menegaskan bahwa perhitungan desil kesejahteraan oleh BPS tidak tepat dan dapat merugikan buruh. Kritik ini menyoroti ketidaksesuaian antara upah minimum dan desil yang tercatat, serta ketidakakuratan variabel yang digunakan. Anggaran survei desil yang besar juga dipertanyakan efisiensinya. Dampak kebijakan desil yang tidak akurat dapat memengaruhi program bantuan sosial, perencanaan anggaran, dan kebijakan tenaga kerja. Pemerintah diharapkan meninjau kembali metodologi perhitungan desil agar data kesejahteraan buruh dapat mencerminkan kondisi riil dan mendukung kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan