Lensa Informasi – 22 Agustus 2026 | Partai Gerindra tengah menjadi sorotan publik menyusul rangkaian peristiwa yang melibatkan kadernya di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari keterlibatan salah satu pengurus daerah dalam operasi penegakan hukum hingga peran aktif legislator dalam mengawal pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana, dinamika partai ini menunjukkan spektrum aktivitas yang sangat luas di tengah masyarakat.
Kabar mengejutkan datang dari Purwokerto, Jawa Tengah, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret sejumlah petinggi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Dalam operasi tersebut, Adhi Wiharto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, ikut diamankan oleh tim penyidik. Penangkapan ini dilakukan bersama dengan Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, serta dua orang wakil rektor lainnya.
Dugaan kasus yang menjerat para petinggi kampus tersebut berkaitan dengan pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim KPK telah mengamankan sedikitnya 14 orang dalam rangkaian operasi di Purwokerto dan Jakarta, sementara sembilan orang lainnya, termasuk Rektor Unsoed, masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Adhi Wiharto sendiri dikenal sebagai politisi lokal yang cukup aktif, pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 dan juga merupakan pendiri LSM Pijar.
Di sisi lain, kader Gerindra lainnya menunjukkan performa berbeda melalui kerja-kerja legislatif dan pengawasan pembangunan. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Mariana, tengah menyuarakan urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kalimantan Selatan. Mariana mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penanganan secara terpadu dan cepat guna melindungi masyarakat dari dampak kabut asap yang mengancam kesehatan.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Dukungan fasilitas, penambahan kekuatan personel, serta strategi penanggulangan di lapangan perlu terus diperkuat agar penyebaran api dapat segera dikendalikan,” tegas Mariana saat menanggapi kondisi darurat di Kalimantan.
Sementara itu, di Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur pascabencana. Andre memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 175 miliar untuk pembangunan kembali kawasan Gunung Nago di Kota Padang yang terdampak bencana galodo. Proyek yang direncanakan berlangsung selama 24 bulan ini akan mencakup pembangunan sabo dam, perbaikan irigasi, jembatan, hingga normalisasi sungai.
Selain proyek Gunung Nago, Andre Rosiade juga memastikan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Duku–Subarang Solok 1 di Pesisir Selatan segera rampung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan nilai anggaran Rp 10,5 miliar tersebut merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang sempat terputus akibat banjir pada tahun 2024. Keberhasilan eksekusi proyek ini disebut sebagai bukti nyata bahwa aspirasi yang diperjuangkan melalui jalur legislatif dapat diwujudkan secara konkret oleh pemerintah pusat.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini menggambarkan wajah kompleksitas politik saat ini, di mana di satu sisi terdapat tantangan integritas yang dihadapi oleh oknum kader dalam kasus hukum, namun di sisi lain terdapat upaya keras dari kader lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan hak-hak infrastruktur serta keamanan lingkungan masyarakat terpenuhi melalui kebijakan pemerintah.
Tinggalkan Balasan