Lensa Informasi – 20 Agustus 2026 | Aksi unjuk rasa besar-besaran yang diinisiasi oleh badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya kembali mengguncang jantung ibu kota pada Selasa, 18 Agustus 2026. Mengusung narasi besar bertajuk “Merebut Kemerdekaan”, massa menuntut keadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat, tepat sehari setelah perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Ketegangan sempat memuncak di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, saat langkah para demonstran tertahan oleh blokade aparat kepolisian. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung, menyatakan bahwa pemblokadean dilakukan untuk menjaga kelancaran aktivitas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, pihak BEM UI menilai alasan tersebut hanyalah asumsi sepihak untuk menghambat penyampaian aspirasi mahasiswa.
Di tengah hiruk-pikuk aksi tersebut, sosok Fathimah Azzahra, Wakil Ketua badan eksekutif mahasiswa UI, menjadi sorotan publik. Mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2023 ini menunjukkan keberaniannya saat terlibat perdebatan panas dengan pihak kepolisian. Kemampuan komunikasinya yang cerdas dalam menyuarakan keadilan membuat dirinya viral di berbagai platform media sosial, menjadikannya simbol perlawanan intelektual kaum muda saat ini.
Situasi sempat diwarnai insiden pengamanan oleh Polda Metro Jaya terhadap seorang mahasiswa dan seorang sopir ambulans. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan barang tajam di lokasi. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mahasiswa tersebut membawa sebilah pisau yang diklaim terbawa dari kegiatan KKN, sementara sopir ambulans membawa golok untuk keperluan perjalanan dari Sukabumi. Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya telah dipulangkan pada Rabu (19/8/2026).
Menanggapi dinamika ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pandangan yang menarik. Ia menilai bahwa meskipun tagar “Merebut Kemerdekaan” terdengar kasar secara konstitusional, substansi kritik yang dibawa oleh badan eksekutif mahasiswa dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) tidaklah keliru. Mahfud menyoroti adanya kesenjangan antara kemerdekaan secara formal dengan realitas kesejahteraan rakyat yang masih terhambat oleh ketidakadilan.
Bahkan, Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap kondisi penegakan hukum dan korupsi saat ini. Ia membandingkan situasi sekarang dengan masa Orde Baru, di mana ia menilai tingkat korupsi saat ini jauh lebih masif karena terjadi secara horizontal maupun vertikal. Hal inilah yang menurutnya memicu kegelisahan di kalangan mahasiswa untuk terus melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain isu ketegangan di lapangan, beredar pula disinformasi di media sosial mengenai video Presiden Prabowo Subianto yang menangis saat melihat aksi demonstrasi. Tim cek fakta telah mengklarifikasi bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi dua rekaman berbeda dan tidak ada kaitannya dengan gelombang aksi mahasiswa di Jakarta. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya literasi digital di tengah situasi politik yang memanas.
Aksi yang dimotori oleh badan eksekutif mahasiswa ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal negara telah berdaulat, esensi kemerdekaan dalam aspek ekonomi dan keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Perdebatan antara aparat dan mahasiswa, serta kritik tajam dari tokoh nasional, mempertegas bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam fase ujian yang krusial.
Tinggalkan Balasan