Lensa Informasi – 24 Agustus 2026 | Pemerintah tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Langkah ini diambil untuk menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang selama ini mencapai 45 persen, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan ambisi besar dengan mengoptimalkan peran pengurus RT dan RW untuk mengebut pendataan digital. Target yang dipasang tidak main-main; jika secara nasional target awal ditetapkan sebesar 50 persen, Pemkot Makassar justru membidik angka 70 persen pada akhir Agustus 2026. Saat ini, capaian pendataan di Makassar telah menyentuh angka 27,73 persen atau mencakup sekitar 465.207 penduduk, menempatkan kota ini di posisi ke-20 dari 43 kabupaten/kota di tingkat nasional.
Optimalisasi Peran RT/RW dalam Verifikasi Data
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa setelah fase pendataan oleh agen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 15 kecamatan selesai, kini tanggung jawab beralih ke tingkat lingkungan. Pelibatan RT dan RW dianggap krusial karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial ekonomi riil di lapangan.
Tugas pengurus RT/RW bukan sekadar mencatat nama, melainkan melakukan verifikasi mendalam. Hal ini mencakup pemantauan terhadap perubahan status sosial ekonomi warga, seperti warga yang sudah mampu (naik desil) atau warga yang telah meninggal dunia. Dengan keterlibatan aktif di tingkat akar rumput, diharapkan kesenjangan data dapat dipersempit dan akurasi informasi mengenai kondisi warga meningkat secara signifikan.
Digitalisasi untuk Menekan Kesalahan Data
Secara nasional, upaya pemutakhiran data ini merupakan bagian dari implementasi e-government. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa sistem digital ini dirancang untuk memastikan data bersumber dari administrasi yang sah, bukan sekadar pengakuan lisan. Pendekatan ini bertujuan mengatasi exclusion error, yaitu kondisi di mana masyarakat yang berhak justru tidak terdata.
Sistem perlinsos digital ini dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang menghubungkan data kependudukan secara real-time. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala guna menentukan skala prioritas penerima bantuan.
Panduan Pendaftaran Mandiri melalui Portal Digital
Masyarakat kini diberikan kemudahan untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui Portal Perlindungan Sosial Digital. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengakses layanan tersebut:
- Masuk ke Portal Perlindungan Sosial menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Lakukan proses login yang dilengkapi dengan verifikasi biometrik untuk keamanan identitas.
- Pilih menu pendaftaran untuk mengajukan program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Pastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan kondisi lapangan sebelum mengirimkan permohonan.
Selain pendataan, pemerintah juga mengembangkan model pemberdayaan. Banyuwangi, sebagai daerah yang sukses menjalankan pilot project digitalisasi perlinsos, kini dipercaya menjadi lokasi percontohan Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan mencapai kemandirian sehingga dapat lulus (graduasi) dari status penerima bantuan.
Dengan integrasi teknologi dan pengawasan ketat di tingkat lokal, sistem perlindungan sosial di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih transparan, akurat, dan mampu menjadi bantalan ekonomi yang efektif bagi masyarakat rentan dalam menghadapi kemiskinan.
Tinggalkan Balasan