Lensa Informasi – 28 Agustus 2026 | Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, menjadi panggung utama persaingan kepemimpinan dan debat nilai. Pada akhir Agustus 2026, ribuan muktamirin berkumpul di tambakberas untuk memutuskan masa depan organisasi terbesar di Indonesia.
Acara dimulai dengan sidang pleno pertama yang menitikberatkan pada pengesahan tata tertib. Ketua Asrorun Niam Soleh menegaskan pentingnya code of conduct agar semua proses berjalan musyawarah mufakat. Keamanan dipantau oleh kepolisian dan Banser, sementara peserta harus memindai barcode pada kartu identitas sebelum memasuki ruang sidang. Ini menandai semangat transparansi dan disiplin yang diharapkan menjadi landasan bagi muktamar berikutnya.
Di tengah suasana serius, ketegangan muncul antara Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, dan Gus Ipul, Sekretaris Jenderal. Dalam pidato pembukaan, Gus Ipul menyoroti kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, namun secara tidak sengaja mengabaikan penyebutan Gus Yahya. Momen ini menandai “perang dingin” yang menjadi sorotan media, menegaskan dinamika politik internal NU yang lebih kompleks daripada sekadar pertarungan nama.
Sementara itu, isu kontroversial mengenai Menteri Agama Nasaruddin Umar muncul di tengah diskusi. Sebelumnya, kabar bahwa Nasaruddin akan mundur dari kabinet untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU beredar luas. Ia kemudian menegaskan bahwa ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan akan fokus membantu Presiden Prabowo dalam membina kehidupan keagamaan. Namun, daftar calon yang dipertimbangkan meliputi nama-nama besar seperti KH Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, dan Gus Kikin. Persoalan aturan rangkap jabatan menjadi fokus utama, mengingat ketentuan muktamar Lampung yang melarang pejabat negara memegang jabatan ganda dalam organisasi keagamaan.
Gus Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, mengutarakan pesan untuk muktamar. Ia menekankan bahwa forum lima tahunan ini harus menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat persatuan umat serta memajukan bangsa. Menurutnya, NU memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan digital, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik. Ia berharap kepemimpinan baru dapat menjaga nilai Ahlussunnah wal Jamaah sambil menyesuaikan diri dengan zaman.
Di sela-sela sidang, muktamirin memindai barcode, memverifikasi identitas, dan berpartisipasi dalam debat tentang tata tertib. Niam Soleh mengajak semua pihak untuk tetap dalam suasana guyub dan riang gembira, menekankan pentingnya musyawarah mufakat sebagai inti muktamar. Para peserta juga menilai bahwa keputusan akhir akan menjadi fondasi bagi layanan Jamiyyah Nahdlatul Ulama di abad keduanya.
Keputusan akhir masih belum jelas. Namun, jelas bahwa muktamar ke-35 menampilkan tiga pilar utama: persaingan politik internal, peran pejabat negara, dan visi strategis untuk masa depan NU. Dengan melibatkan seluruh lapisan, muktamar berupaya menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta memperkuat solidaritas umat di tengah perubahan sosial.
Kesimpulannya, muktamar ini tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, melainkan juga ruang refleksi bagi NU untuk menyesuaikan diri dengan dinamika nasional. Perdebatan tentang rangkap jabatan, interaksi antara Gus Yahya dan Gus Ipul, serta posisi Nasaruddin Umar menambah kompleksitas acara. Namun, semangat persatuan, musyawarah, dan komitmen pada nilai keagamaan tetap menjadi landasan bagi setiap keputusan yang diambil.
Tinggalkan Balasan