Lensa Informasi – 27 Agustus 2026 | Otoritas jasa keuangan (OJK) mengumumkan bahwa jumlah akun pengguna perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah mencapai 22,93 juta per Juli 2026. Angka ini menandai pertumbuhan ekosistem keuangan digital yang pesat dan menegaskan peran OJK dalam memfasilitasi inovasi serta menjaga kepercayaan publik.
Data yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, menyoroti nilai transaksi aset kripto yang mencapai Rp20,52 triliun serta transaksi derivatif sebesar Rp3,41 triliun pada periode yang sama. Infrastruktur perdagangan juga semakin lengkap dengan dua bursa, dua lembaga kliring, dua pengelola kustodian, dan 27 pedagang berizin. Bursa CFX mencatatkan 1.214 aset dan 49 derivatif, sedangkan ICCX menawarkan 871 aset yang dapat diperdagangkan. Peningkatan produk ini menunjukkan diversifikasi pilihan bagi investor.
Di tengah dinamika ini, OJK juga menjadi sorotan dalam kasus gugatan PT Toba Surimi Industries (TSI) terhadap Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menegaskan perlunya pemanggilan dan pemeriksaan jajaran direksi serta dewan komisaris Bank Mandiri. Gugatan tersebut berkaitan dengan kerugian sekitar Rp124,4 miliar, dengan dugaan penarikan dana tunai besar dan aliran ke perusahaan lain yang tidak terkait bisnis dengan TSI. CBA menilai pentingnya penelusuran tata kelola, pengawasan internal, serta kepatuhan prosedur perbankan dalam kasus ini.
Dalam upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, OJK mengedepankan alternative credit scoring. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Adi Budiarso, menyatakan bahwa delapan pemeringkat kredit alternatif sudah tersedia. Teknologi ini memungkinkan penilaian kelayakan kredit berbasis data non-tradisional, memberi peluang bagi petani dan peternak di Malang serta pelaku usaha kecil lainnya untuk memperoleh kredit atau meningkatkan kapasitas kredit mereka. OJK juga mengidentifikasi 17 agregator dalam ekosistem ITSK, menegaskan komitmen lembaga dalam mendukung inklusi keuangan.
Di bidang fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan APBN 2025 yang efektif telah mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, menurunkan inflasi menjadi 2,92 persen, dan mengurangi defisit anggaran menjadi 2,81 persen PDB. Indikator sosial pun menunjukkan perbaikan: tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen dan kemiskinan menurun ke 8,25 persen. Purbaya menyoroti peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Berita positif lainnya datang dari DPR yang menyetujui Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK untuk periode 2026‑2031. Sarjito, dengan latar belakang akademis dan pengalaman luas di bidang pasar modal, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan tata kelola sektor mineral serta komoditas strategis.
Melihat semua perkembangan ini, OJK terus berperan sebagai pengawas utama sekaligus fasilitator inovasi keuangan. Pertumbuhan akun digital, penegakan tata kelola perbankan, dukungan kredit alternatif untuk UMKM, serta kebijakan fiskal yang terarah menunjukkan sinergi antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang semakin matang dan komitmen terhadap kepercayaan publik, Indonesia semakin menegaskan posisi sebagai pemain utama dalam transformasi digital keuangan di kawasan Asia.
Tinggalkan Balasan