Kemenkeu resmi mengungkapkan nasib utang Kereta Cepat setelah Purbaya dicopot, menegaskan langkah pemerintah dalam menghadapi beban finansial proyek infrastruktur tersebut.
Proses Pengalihan Saham PT PSBI ke Pemerintah
Pemerintah sebelumnya berencana mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyatakan bahwa proses pengalihan saham PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih dalam tahap finalisasi. Skema pengalihan telah ditetapkan dan dibahas secara rinci. “Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan, telah dibahas secara detail,” kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Evita menegaskan bahwa skema yang disiapkan tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihaknya masih perlu memetakan sejumlah aspek agar proses pengalihan saham dapat berjalan sesuai rencana. “Dan untuk itu kita saat ini juga supaya pengalihan nanti berjalan dengan terencana tepat dan juga bisa operasional, tentu diperlukan untuk pemetaan beberapa aspek, antara lain finansial, aspek bisnis, operasional, dan tentu hukumnya,” ujarnya.
Uji Tuntas dan Evaluasi Nilai Saham
Selama ini, Kemenkeu tengah melakukan due diligence serta evaluasi terhadap nilai saham PSBI yang akan dialihkan. Pemerintah juga menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan hukum bagi proses tersebut. “Saat ini di Kementerian Keuangan sedang berjalan, yaitu due diligence oleh Kementerian Keuangan, dan juga evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan,” tambah Evita.
Dampak Finansial dan Strategi Pemerintah
Pengalihan saham PSBI menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengelola utang Kereta Cepat. Dengan mengendalikan kepemilikan saham, Kemenkeu dapat menyesuaikan struktur pendanaan dan memperkuat posisi fiskal. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi nilai proyek dan memastikan kelangsungan operasional KCIC tanpa menambah beban APBN secara langsung.
Melalui proses ini, Kemenkeu juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur strategis. Dengan menempatkan saham di bawah pengawasan negara, pemerintah dapat memantau penggunaan dana secara lebih transparan dan memastikan bahwa investasi publik diarahkan sesuai tujuan pembangunan nasional.
Kesimpulan
Dengan proses pengalihan saham PSBI yang masih dalam tahap finalisasi, Kemenkeu menunjukkan kesiapan dalam mengelola utang Kereta Cepat. Langkah ini tidak hanya menegaskan peran pemerintah dalam proyek infrastruktur, namun juga menandai strategi fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan negara. Pengawasan ketat melalui due diligence dan evaluasi nilai saham akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan ini, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien.
Tinggalkan Balasan